Sultan Hamengkubowono IX telah membentuk Panitia Penyambutan Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta yang terdiri Tajuddin Noor (mantan ketua Parlemen Indonesia Timur) telah ditunjuk sebagai ketua panitia, Ki Hajar Dewantoro sebagai Wakil Ketua, dengan anggota Pangeran Purboyo (salah satu saudara tiri Sultan), Ruslan Abdoelgani (Sekjen Kementerian Penerangan) dan perwakilan dari CHTH, Liga Pakistan dan Liga India. Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 1949 Tadjoeddin Noor selaku ketua Panitia Penyambutan Pemerintah Republik Indonesia di Jogjakarta berangkat ke Bangka untuk menghadap Soekarno membahas persiapan penyambutan kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Jogjakarta.[1]
Hari Minggu, tanggal 5 Juni 1945, Moh Rum menuju Bangka untuk melakukan pertemuan dengan Moh Hatta sebelum berangkat ke Aceh. Perdana Menteri Republik Drs. Moh. Hatta didampingi Ketua Fraksi Masjumi Dr. Sukiman, Menteri Penerangan Moh. Natsir, Menteri Pendidikan Mr Ali Sastroamidjojo, Sekretaris Negara Mr AG Pringgodigdo, Dr Halim, Mr Nazir Sutan Pamuntjak dan Baharuddin meninggalkan Bangka menuju ke Kotaraja Aceh. Sementara Moh Rum menginap semalam di Bangka dan kembali ke Batavia keesokan harinya. Pesawat yang membawa rombongan Muhammad Hatta sempat singgah di Singapura untuk mengisi bahan bakar. Dalam kesempatan ini, dalam wawancara dengan perwakilan Reuters mengatakan situasi Indonesia tidak berubah sejak penandatanganan perjanjian Rum-Royen pada tanggal 7 Mei 1949. Sebagian besar pemimpin Republik Indonesia telah bangkit kembali dan bersemangat melanjutkan pekerjaannya. Rombongan Hatta akhirnya sampai di Kotaraja Aceh setelah 1 jam penerbangan dari Singapura. Mereka akan melakukan kontak dengan ketua PDRI Syafrudin Prawiranegara dan membujuk PDRI menerima dan mendukung perjanjian Rum-Royen. Hasilnya bisa menjalin kontak tidak langsung dengan PDRI dan telah mengklarifikasi beberapa hal, namun tidak ketemu langsung dengan Syafrudin Prawiranegara dan kabinetnya. Posisi ketua PDRI berada di pedalaman Sumatra dan selalu berpindah-pindah. Hari terakhir di Kotaraja dilaksanakan apel besar yang dihadiri 30.000 warga Aceh, mendengarkan pidato para pemimpin Republik Indonesia dan warga sangat antusias. Setelah melakukan kunjungan kerja ke Kotaraja Aceh selama 6 hari, Moh Hatta kembali ke Bangka pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 1949. Sementara Ketua Fraksi Masjumi, Dr. Sukiman, dan Menteri Pengajaran Mr Ali Sastroamidjojo meneruskan penerbangan ke Batavia.
Hari Senin, tanggal 6 Juni merupakan hari spesial bagi Sukarno. Untuk merayakan ulang tahunnya, beliau melakukan sesi pemotretan bersama anak-anak Mentok. Beliau juga mendapat telegraf dari Sultan Hamengkubuwono IX yang berisi ucapan ulang tahun ke-48 dan rakyat menanti Soekarno kembali ke Yogyakarta. Terjemahan telegraf sebagai berikut : Atas nama warga Keresidenan Yogyakarta mengucapan selamat kepada Yang Mulia. Seluruh Yogyakarta menunggu dengan tidak sabar kembalinya Yang Mulia ke ibu kota. Kepercayaan seluruh rakyat terhadap kebijakan Yang Mulia tetap tak tergoyahkan.”
Para menteri yang selama ini ikut perang gerilya telah kembali ke kota dan melanjutkan pekerjaannya, seperti Susanto Menteri Kehakiman, Kasimo Menteri Kemakmuran, Kyai Haji Maskur Menteri Agama dan Mr. Tirtawinata Jaksa Agung. Merespon surat Sukarno dan Muhammad Hatta pada 23 Mei 1949, Sudirman Panglima TNI yang masih berada di pedalaman mengeluarkan perintah genjatan senjata. Namun kondisi kesehatan beliau semakin memburuk, berbeda rumor yang berkembang bahwa beliau sudah sehat. Beliau telah menjalani operasi sehubungan dengan kondisi paru-paru yang semakin parah, kini tinggal menyisakan 1 paru-paru. Sudirman tidak terluka namun selalu ditandu oleh pasukannya, didampingi 2 dokter pribadi dan siap berangkat ke Yogyakarta kapan saja.
Kondisi menjelang kedatangan para pemimpin Republik Indonesia dihebohkan adanya penyebaran pamflet provokasi berbahasa Indonesia, Jawa dan China setiap hari di sudut-sudut kota Yogyakarta. Setiap hari petugas patroli melepas dan membersihkan dinding-dinding kota dari pamlet yang memuat kalimat : “Bagilah musuh-musuh kami, Belanda dan Sukarno-Hatta, tebarkan palu dan arit”, “Saudara-saudara Tionghoa harus mengambil contoh dari rekan-rekan mereka di tanah air, yang berperang melawan Chiang Kai Shek” dan “Jangan percaya Sultan, dia juga teman Belanda.” Beberapa pamflet tidak ditandatangani dan sebagian ditandatangani oleh komite kebebasan di bawah palu dan arit. [2] Nampaknya simpatisan PKI belum kapok, mereka memanfaatkan situasi dan kondisi untuk memprovokasi masyarakat Yogyakarta.
Salah satu kelompok ekstrim Partai Murba yang dipimpin Sukarni Kartodiwiryo menolak perjanjian Rum-Royen dalam kondisi apapun dan tetap melanjutkan perang gerilya. Kelompok ini berada di bawah pengaruh kuat pemimpin komunis Tan Malaka. Sekelompok yang lebih moderat dibawah pimpinan Dr. Cipto (seorang dokter yang ikut perang Gerilya dan bukan anggota Partai Murba) juga menolak perjanjian tersebut, namun memutuskan untuk mengajukan pendapatnya melalui parlemen, tidak akan mempersulit kedudukan pemerintah Republik Indonesia dan siap kembali ke kota Yogyakarta.
Sultan Hamengku Buwono IX menyampaikan kabar kondisi Yogykarta semakin memburuk karena pemulihan Republik terus ditunda. Terjadi penembakan malam yang bukan dilakukan pasukan Republik. Sejak 18 Mei 1949, perintah menghindari kontak senjata dengan pasukan Belanda dipatuhi pasukan Indonesia. Sultan Yogyakarta menginginkan segera Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, sehingga terjadi perdamaian dan ketentraman. Hal ini diungkapkan beliau saat berada di Jakarta pada hari Kamis, 9 Juni 1949 dan keesokan harinya beliau berangkat ke Bangka untuk membicarakan mempercepat pemulihan Republik Indonesia di Yogyakarta bersama Muhammad Rum dan anggota delegasi Republik lainnya. Beliau balik ke Jakarta pada hari Minggu, 12 Juni 1949 bersama Muhammad Rum, Menteri Penerangan Moh. Natsir, Sekretaris Negara Mr AG Pringgodigdo, Dr Halim, Mr Nazir Sutan Pamuntjak dan Baharuddin. Baru keesokan harinya, tanggal 13 Juni 1949 beliau melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Dalam konferensi persnya pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 1949, Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan kunjungan ke Jakarta dan Bangka cukup memuaskan. Dalam waktu dekat akan diumumkan jadwal proses pemulihan Republik Indonesia di Yogyakarta dan para pemimpin Republik Indonesia akan hadir setelah 2-3 hari setelah pemindahan secara resmi, namun tergantung keadaan di Yogyakarta. Selanjutnya Dr. Sukiman ketua Partai Masyumi yang mengikuti rombongan Hatta ke Kotaraja Aceh menyatakan tidak ketemu dengan Ketua PDRI Syafrudin Prawiranegara dan kabinetnya, namun seluruh warga Aceh mendukung kesepakatan Rum-Royen. Awalnya PNI menentang kesepakatan Rum-Royen, namun setelah mendengar penyataan Ali Sastroamijoyo PNI berubah sikap.
Pada tanggal 16 Juni 1949 Moh Rum dan anggota delegasi Republik menuju Bangka untuk menyambut dan mendampingi kunjungan para pemimpin federal ke Bangka pada tanggal 17 Juni 1949, antara lain wali negara Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Madura, Jawa Timur, Kepala Kalimantan Barat, Perdana Menteri Indonesia Timur dan Pasoendan. Mereka dijamu makan siang oleh Sukarno dan pertemuan berlangsung dalam suasana menyenangkan. Jum’at malam kembali ke Batavia bersama delegasi RI. Setelah beberapa hari di Jakarta, pada tanggal 20 Juni 1949 Muhammad Rum dan anggota delegasi Republik lainnya kembali ke Bangka untuk melakukan pembicaraan mempersiapkanan kembalinya pemerintahan RI ke Jogja. Kembali ke Batavia pada sore harinya.
Dalam konferensi pers setibanya dari Bangka pada hari Sabtu, 18 Juni 1949, Tajuddin Noor ketua panitia penyambutan pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak menutup kemungkinan perwakilan negera-negera federal akan diundang ke Yogyakarta ketika Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta tiba. Selain itu turut hadir menyambut di Lapangan udara Maguwo antara lain perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, KNIP, TNI, polisi dan sekretariat negara. Setelah itu akan mengadakan resepsi di Istana Kepresidenan. Wartawan dalam dan luar negeri akan diberi kesempatan untuk menjemput di Lapangan udara. Untuk waktunya sebelum awal bulan puasa atau bertepatan tanggal 6 Juli 1949.
Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 1949 jam 05.00, Rombongan wartawan dari Amerika bertolak dari Lapangan udara Kemayoran menuju Bangka. Rombongan terdiri 15 wartawan Amerika, 4 wartawan Belanda dan dibagi dalam 2 pesawat. Para wartawan mendapat kesempatan pada malam hari untuk bertemu dengan Sukarno dan Hatta serta para pemimpin republik lainnya yang berada di Bangka. Sukarno menyatakan Konflik Belanda-Republik sebagian besar masalah psikologi. Sehubungan dengan itu sangat disesalkan bahwa penandatanganan perjanjian Van Royen-Rum oleh delegasi Indonesia di bawah jaminan kekuasaan pribadi Sukarno dan Hatta tidak serta merta mengembalikan pemerintahan republik. Segala macam alasan menyebabkan pengembalian tertunda, dari evakuasi warga sipil, penarikan pasukan Belanda, genjatan senjata dan wacana pendirian Negara Tapanuli. Sukarno berharap diskusi pendahuluan di Jakarta segera membuahkan hasil. Pemerintah Republik dapat dikembalikan ke otoritasnya di Yogyakarta dan banyak hal yang saat ini mengalami kesulitan yang rumit dapat diselesaikan dengan mudah. Sebaliknya, penundaan lebih lanjut akan mengakibatkan memburuknya suasana, yang mungkin merupakan benih untuk kesulitan baru. Sementara Muhammad Hatta mengatakan ada kemajuan, tetapi hal-hal tidak bergerak secepat yang diinginkan. Ada ketidaksepakatan tentang perintah gencatan senjata dan seharusnya dapat diselesaikan setelah pemulihan pemerintahan Republik Indonesia, tetapi Belanda percaya bahwa perumusan harus diselesaikan sebelum Republik dipulihkan. Tidak ada kontak dengan para pemimpin militer Republik karena sangat sulit berkomunikasi. Mengenai Komunisme, Sukarno menyatakan masalah ini tidak dapat dipisahkan dari kolonialisme dan oleh karena itu sangat terkait dengan penyelesaian perselisihan Belanda-Republik. Sukarno memberikan gambaran tentang gerakan komunis di Indonesia yang muncul sejak awal kemerdekaan dan karena itu bisa bahu-membahu dalam gerakan nasional. Ajaran Komunis hanya mempengaruhi gagasan beberapa pemimpin, mayoritas pengikut saya adalah bukan komunis. Setelah realisasi kemerdekaan Indonesia, kita dapat menunjukkan kepada rakyat bahwa kebijakan nasional kita baik dan yakin dengan kekuatan kita dapat perangi komunisme. Rakyat Indonesia adalah petani, dan di tanah muslim tidak ada pengaruh komunis yang kuat. Kita mengawasi semua kegiatan ini.[3] Para wartawan akan bermalam di Mentok dan pada Rabu pagi hingga pukul 12 siang berkesempatan melakukan perjalanan keliling pulau, termasuk kunjungan ke pertambangan timah Bangka. Setelah itu rombongan wartawan Amerika berangkat menuju Semarang.
Dalam rangka melaksanakan salah satu butir isi perjanjian Rum-Royen, maka pada tanggal 22 Juni 1949 dilaksanakan kesepakatan dalam meeting of mind mengenai garis besar gencatan senjata. Pada tanggal 24- 29 Juni 1949 di bawah pengawasan UNCI, pasukan Belanda mulai ditarik dari Kota Yogyakarta dan pasukan TNI secara berangsur-angsur mulai memasuki Kota Yogyakarta. Dr. Van Royen menyatakan persiapan kembalinya pemerintahan Republik ke Yogyakarta kini telah berkembang sedemikian rupa sehingga pemerintah Belanda memerintahkan pasukannya untuk memulai meninggalkan Yogyakarta mulai tanggal 24 Juni sehingga pemerintah Republik dapat kembali ke Yogyakarta sekitar 1 Juli 1949. Hal yang sama diutarakan ketua delegasi Republik Indonesia Muhammad Rum.
Pada tanggal 1 Juli 1949, Moh. Rum, Ali Sastroamidjojo dan Mr. Asaat ketua K.N.I.P. (parlemen republik sementara) menuju Bangka untuk menunggu kembali ke Yogyakarta. Sementara para pemimpin Republik di Bangka menunggu kepulangannya ke Yogyakarta, Dr. Leimena, Mohammad Natsir dan Dr. Halim, didampingi pengamat militer dari UNCI menuju ke Bukittinggi untuk melakukan pertemuan dengan Sjafruddin Prawiranegara Presiden PDRI pada tanggal 4 Juli 1949.
