Artikel

Sejak diterimanya kawat darurat dari pemimpin Republik Indonesia kepada perwakilan di negara lain, para diplomat bahu membahu melanjutkan pemerintahan di luar negeri. Menteri Keuangan AA Maramis yang sedang di New Delhi diangkat sebagai Menteri Luar Negeri  Pemerintahan Daurat Republik Indonesia dengan dibawah pimpinan Mr. Syafrudin Prawiranegara. Selain itu ada LN Palar (Perwakilan di PBB),  Mr. Utoyo (Perwakilan di Singapura), Dr. Sudarsono (Perwakilan di India), H. Rasjidi (Perwakilan di Mesir),  Dr. Soemitro Djojohadikusumo (Perwakilan Dagang di Amerika Serikat) dan Marjuani (Perwakilan di Burma). Mereka tetap menjalankan tugas sebagai diplomat, menjalin komunikasi dengan pemimpin negara yang bersimpati atas perjuangan Republik Indonesia dan ujung tombak dalam membendung propaganda Belanda di dunia Internasional. Pada tanggal 22-23 Desember 1948, diberitakan Mr. Utoyo dan Marjoeani  berangkat menuju India untuk bergabung dengan pemimpin Republik Indonesia yang berada di India dan bertemu dengan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru.[1] Pertemuan tersebut untuk menyakinkan pemerintah India bahwa Republik Indonesia masih eksis dan perlu dukungan dunia internasional meraih kemerdekaan sebagai bangsa dan negara. Perdana Menteri Burma U Nu menyarankan mengadakan pertemuan negara-negara Asia untuk membantu perjuangan Indonesia melawan Belanda.[2] Ide tersebut disambut hangat oleh Nehru dengan mengumumkan telah mengundang Pemerintah Cina, Pakistan, Burma, Thailand, Sri Langka, Afghanistan, Irak, Hedjaz, Lebanon, Suriah, Mesir, Turki, Australia dan Selandia Baru  untuk hadir dalam konferensi di New Delhi. Nehru mengutuk keras tindakan agresi militer II oleh Belanda dan menyampaikan solusi yakni menarik mundur pasukan Belanda, menghentikan bantuan kepada Belanda, menyelidiki tindakan agresi militer dan mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia.[3]    

Sampai tanggal 13 Januari 1949 sudah ada 12 negara  yang menyatakan akan hadir dalam konferensi pada tanggal 20-23 Januari 1949 di New Delhi. Kedua belas negara tersebut antara lain Arab Saudi, Suriah, Mesir, Afghanistan, Irak, Persia, Australia, Selandia Baru, Sri Langka (Ceylon), Burma, Filipina dan Pakistan. Sumitro Djojohadikusumo menyatakan dalam konferensi ini tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, akan tetapi menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar piagam PBB. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri akan hadir dan telah menyiapkan proposal penyelesaian konflik Indonesia – Belanda.[4]

Konferensi Asia di New Delhi akhirnya berlangsung mulai tanggal 20-23 Januari 1949 dan dihadiri 19 negara yakni Mesir, Arab Saudi, Irak, Iran, Yaman, Afganistan,
Lebanon, Suriah, Cina, Mongolia, India, Nepal, Srilanka, Pakistan, Myanmar, Vietnam, Thailand, Filipina dan  Ethiopia. Australia dan Selandia Baru hadir sebagai peninjau. Jawaharlal Nehru terpilih secara bulat sebagai ketua Konferensi. Dalam sambutannya tugas konferensi adalah mengajukan proposal kepada Dewan Keamanan untuk segera memulihkan perdamaian di Indonesia dan memberikan kebebasan yang cepat kepada rakyat Indonesia. Konferensi juga akan membuat proposal ke Dewan Keamanan untuk mengambil langkah jika salah satu pihak gagal untuk bertindak sesuai dengan rekomendasi Dewan Keamanan. Seluruh peserta diberi kesempatan menyampaikan kebijakan pemerintahannya yang mendukung penyelesaian atas konflik Indonesia-Belanda. Muncul rekomendasi-rekomendasi antara lain mengembalikan kebebasan bertindak penuh bagi pemerintah Republik Indonesia, mengembalikan wilayah pemerintah republik di wilayah yang dimilikinya sebelum 18 Desember, pembentukan pemerintahan sementara, ketentuan untuk pemilihan umum di Indonesia Serikat dan  pembentukan komite oleh Dewan Keamanan untuk melaksanakannya. Untuk memantangkan rekomendasi tersebut, ditunjuk komite yang berasal dari 4 negara (Australia, India, Sri Langka dan Pakistan).[5]

Dalam penutupan konferensi asia di New Delhi pada tanggal 23 Januari 1949, Jawaharlal Nehru menyampaikan tuntutan yang ditujukan kepada Dewan Keamanan PBB yakni pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta,  pembentukan pemerintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri sebelum 15 Maret 1949,  penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia, dan  penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950.

Koran De West : nieuwsblad uit en voor Suriname menggambarkan betapa pentingnya konferensi ini bagi Indonesia dengan memberi judul “De oorlog in Indonesia De New Delhi Conferentie.” Perang tidak hanya fisik, dalam dunia diplomasi pun berlangsung perang ; argumentasi yang bisa menarik dukungan atau penolakan. Suara 19 negara peserta Konferensi Asia di New Delhi mampu menggetarkan dunia internasional dan mempengaruhi resolusi Dewan Keamanan pada tanggal 28 Januari 1949. Konferensi ini merupakan salah satu keberhasilan Republik Indonesia memperjuangkan kepentingan Indonesia di kancah dunia, dimana pada periode 22 Desember 1948 sampai 28 Januari 1949 tidak ada kekuatan politik yang dominan dan bebas kecuali para diplomat Republik Indonesia yang berada di luar negeri.