Artikel

Pada hari Kamis, 3 Februari 1949, anggota Delegasi Republik (Supomo, Soedjono dan Darmasetiawan) berangkat ke Bangka menemui Drs. Muhammad  Hatta untuk membahas Resolusi 67 Dewan Keamanan dan perkembangan politik terkini. Pertemuan berlangsung   di Pangkalpinang dan sore harinya kembali ke Jakarta. Supomo menyebut telegraf BFO telah diterima Drs. Muhammad  Hatta, namun belum ada jawaban. Sementara itu di Jakarta berlangsung pertemuan  UNCI, nama baru dari KTN sejak disahkan Resolusi 67 pada tanggal 28 Januari 1949, membahas laporan perkembangan terbaru dari staf pengamat militer.   

Harian Het Nieuw : Algemen Dagblad dan De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad  edisi 5 Februari 1949 menuliskan kabar Sukarno dan Agus Salim berangkat ke Bangka pada hari Sabtu. Informasi keberangkatan  ke Bangka ini menyebar di kalangan pimpinan BFO dan tokoh Republik berdasarkan telegraf Sukarno pada hari yang sama yang berbunyi : “Untuk membahas telegraf Yang Mulia tanggal 3 Februari dan juga dengan memperhatikan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari, teks resmi yang saya terima pada tanggal 3 Februari, saya dan Yang Mulia Haji Salim perlu bertemu dengan Yang Mulia Drs. Muhammad  Hatta cs, dan saya akan sangat berterima kasih jika Yang Mulia mau membantu transportasi ke Bangka. Yang terbaik  jika kami akan dijemput dari Parapat menggunakan Catalina, ini demi kebaikan Yang Mulia Hadji Salim.”[1] Dari telegraf tersebut, alasan utama datang ke Bangka adalah perlu pertemuan secara langsung dengan para pemimpin yang diasingkan di Menumbing untuk membahas Resolusi 67 Dewan Keamanan yang sangat menguntungkan kedudukan Republik Indonesia di mata internasional.  Pertama, Republik Indonesia diakui sebagai negara yang sedang bersengketa dengan Belanda. Kedua, pejabat pemerintahan Republik Indonesia masih diakui kedudukannya. Ketiga, pembebasan para pemimpin  Republik Indonesia dan mengembalikan ke Yogyakarta. Keempat, pengakuan wilayah Republik Indonesia. Alasan kedua kedatangan ke Bangka adalah membahas telegraf Ketua BFO tentang undangan pembentukan pemerintahan federal bersama sesuai keputusan BFO tanggal 13 Januari 1949 untuk melibatkan orang-orang terkemuka dari Republik Indonesia. Uniknya, permintaan penggunaan pesawat amfibi dikabulkan pemerintah Belanda, menjemput langsung di tepi Danau Toba dan mendarat di muara Sungai Baturusa, dimana terdapat pelabuhan Pangkalbalam. Permintaan ini berdasarkan pertimbangan kesehatan Haji Agus Salim yang sudah tua. Selain itu Parapat jauh dari Lapangan udara Medan dan butuh waktu lama untuk menempuhnya.

Pada tanggal 5 Februari 1949 tawanan di rumah pengasingan gunung Menumbing bertambah dengan kedatangan Soekarno dan Agus Salim (Mulyana, dkk, 2003:15).  Mereka mendarat di muara Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang dari pengasingan di Parapat (tepi Barat Danau Toba) dengan Pesawat Ampibi Catalina untuk bergabung dengan pemimpin-pemimpin Republik lainnya yang telah diasingkan lebih dulu di Menumbing Mentok.  Dari pesawat terbang ampibi Catalina yang mendarat di muara Pangkalbalam menuju daratan (pelabuhan Pangkalbalam), Presiden Pertama RI, Bung Karno dan Menteri Luar Negeri, Haji Agus Salim diangkut menggunakan Sampan atau Kolek, selanjutnya dibawa menuju Mentok menggunakan mobil sedan bernomor polisi BN 2. Pesawat terbang Ampibi Catalina yang digunakan untuk pemindahan Ir. Soekarno dan Haji Agus Salim, merupakan salah satu pesawat serbaguna yang paling banyak digunakan sepanjang Perang Dunia Kedua, dibuat oleh Consolidated Aircraft. Pesawat jenis ini banyak digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan digunakan juga oleh Angkatan Udara Hindia Belanda (Elvian, 2019).

Suasana sangat meriah mewarnai penyambutan Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ketika menjejakkan kakinya di bumi Bangka. Sambutan rakyat Bangka gegap gempita. Lalu ada orang yang kuat dan kekar, bernama Mat Amin, berjongkok memunggung di depan Pak Karno, kemudian membawa beliau di atas pundaknya menuju ke pintu gerbang. Begitu Pak Karno mendekati pintu gerbang, khalayak tidak dapat ditahan-tahan lagi. Mereka menyerbu menyambut Pak Karno dan berebutan menyalami beliau. Polisi sudah kewalahan. Juga Pak H. Agus Salim tidak luput dari serbuan orang ramai.

Akhirnya, bapak-bapak pemimpin RI itu dapat dikawal menuju ke mobil sedan Plymouth putih berplat BN 2 dan dipersilakan masuk. Tetapi Pak Karno tidak jadi masuk. Beliau rupanya lebih senang duduk di spatbord mobil. Di sepanjang jalan menuju ke Kota Pangkalpinang rakyat mengelu-elu beliau, memekikkan “merdeka” dan menyerukan “Hidup Bung Karno!” Lalu ada yang berteriak: “Sudah tiga setengah abad, Pak!” “Sabar, sabar,” sahut Pak Karno. Mobil jadi lambat sekali jalannya, kadang-kadang terhenti dicegat orang ramai. Mesinnya kadang-kadang dimatikan dan mobil berjalan didorong oleh pemuda-pemuda. Demikianlah rakyat Kota Pangkalpinang menyambut kedatangan Presiden dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Bakar, 1993:37).

Harian De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad edisi 10 Februari 1949 menggambarkan kondisi saat itu; “Het communiqué zegt voorts: „Bij zijn aankomst op Bangka op 6 Februari werd Soekarno begroet door een grote menigte die een betoging hield en enthousiast „merdeka" riep. De menigte droeg hem op haar schouders naar de auto en volgde de file de hele weg naar Pangkalpinang.” Setibanya di Bangka pada tanggal 6 Februari, Sukarno disambut oleh kerumunan besar yang mengadakan demonstrasi dan dengan antusias meneriakkan 'merdeka'. Massa itu menggendongnya di bahu mereka ke mobil dan mengakibatkan kemacetan lalu lintas sepanjang jalan ke Pangkalpinang. [2] Nampaknya, harian ini melakukan kesalahan mencantumkan tanggal 6 Februari, Sementara harian Het nieuws : algemeen dagblad menuliskan kejadian pada hari Sabtu atau tanggal 5 Februari 1949.

Bung Karno dan Haji Agus Salim awalnya disatukan tempat pengasingannya dengan Bung Drs. Muhammad  Hatta dan pemimpin Republik lainnya yang telah diasingkan lebih awal sejak tanggal 22 Desember 1948 di Pesanggrahan Menumbing. Akan tetapi karena kondisi Pesanggrahan Menumbing yang jauh dari pemukiman masyarakat Bangka, Bung Karno minta diturunkan ke Kota Mentok yakni di Pesanggrahan milik perusahaan BTW (Bankatinwinning) Mentok. Gedung Pesanggrahan BTW dibangun pada Tahun 1927, dengan arsitek Antwerp J. Lokollo.  Pada  masa Jepang  gedung pernah diberi nama MKK/Mitsubishi Kodya Khaisa dan saat Indonesia merdeka, pesanggrahan BTW pernah disebut dengan nama Wisma Ranggam. Bung Karno kemudian ditempatkan di Pesanggrahan BTW (Bankatinwinning) Mentok bersama Haji Agus Salim, Mr. Ali Sastroamidjojo, dan Mr. Moh. Rum. 

Kedatangan Sukarno dan Agus Salim pada hari Sabtu kemudian disusul rombongan delegasi Republik Indonesia dan perwakilan BFO ke Bangka pada hari Minggu, 6 Februari 1949. Dari kalangan Indonesia antara lain Darma Setiawan. Sementara perwakilan BFO oleh Anak Agung Gde Agung Perdana Menteri Indonesia Timur, Dr. Ateng Perdana Menteri Jawa Timur dan Jahja. Pada hari Senin, mereka melakukan pertemuan dengan pemimpin Republik Indonesia di Mentok dan kembali ke Jakarta pada hari Selasa, 8 Februari 1949. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan Sukarno dan Drs. Muhammad  Hatta bersedia menjalin komunikasi dan pertemuan lanjutan untuk saling bertukar pandangan menyelesaian konflik Indonesia-Belanda. Dalam kesempatan ini, Drs. Muhammad  Hatta menyampaikan surat kepada Ketua BFO, Sultan Hamid yang ditulis pada tanggal 4 Februari sebagai jawaban atas telegraf ketua BFO tanggal 3 Februari 1949. Surat tersebut berisi kesimpulan bahwa  Pemerintah Belanda tidak mengakui Presiden dan pemimpin Republik lainnya sebagai Pemerintah Republik Indonesia dan menganggap nasibnya tergantung kehendak rakyat atau kita orang pemerintah dari negara yang belum ada. Selain itu pemerintah Belanda enggan membebaskan Presiden Sukarno dan para pemimpin Republik lainnya sampai ada kesepakatan BFO dan pemerintah Belanda membentuk pemerintahan sementara federal Negara Indonesia Serikat.  Kebijakan ini bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan 28 Januari 1949. Konflik Indonesia – Belanda seharusnya bisa selesai dengan cepat dan baik jika mematuhi dan menerapkan Resolusi Dewan Keamanan, melakukan perundingan antara Republik Indonesia, BFO dan pemerintah Belanda dibawah pengawasan UNCI membahas pembentukan pemerintah sementara Federal sebelum tanggal 15 Maret, penghentian aksi militer dan pemulihan Republik Indonesia di Yogyakarta. Penegasan Republik Indonesia mengusahakan terbentuknya Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat, dimana Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan negara federal lainnya. Kedaulatan Republik Indonesia Serikat ditentukan sendiri oleh rakyat Indonesia melalui badan Konstituante yang anggota-anggotanya dipilih secara demokratis dan tidak dipengaruhi Belanda.[3]